Ada Aroma Korupsi Di Dinas PU Donggala

Ada Aroma Korupsi Di Dinas PU Donggala

DONGGALA – Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan sebesar Rp3,2 miliar pada APBD 2014 yang melekat di Dinas PU dinyatakan hangus dan tidak bisa digu...

Hasil Lab Keluar, Bupati Morut Positif Covid-19
Bukan Napi Koruptor, Presiden Tegaskan Pembebasan Hanya untuk Napi Tipidum
Istana: Darurat Sipil Opsi Terakhir

DONGGALA – Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan sebesar Rp3,2 miliar pada APBD 2014 yang melekat di Dinas PU dinyatakan hangus dan tidak bisa digunakan lagi, sehingga otomatis proyek yang menggunakan DAK tambahan tidak bisa dibayarkan. Namun ternyata Pemkab Donggala melalui DPPKAD diduga nekat membayar sisa anggaran sebesar itu kepada sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek menggunakan DAK Tambahan 2014.

“Kami mempertanyakan dana yang digunakan untuk membayar itu, dari mana asalnya. Besarannya mencapai Rp3,2 miliar,” jelas anggota Komisi II DPRD Donggala, Muh Taufik kepada Radar Sulteng, kemarin.

Pembayarannya pun lanjut politisi Partai Nasdem ini, dilakukan pada tahun anggaran 2015, sehingga dia mengaku curiga, Pemkab Donggala membayar sisa pembayaran paket proyek 2014 dari DAK tambahan itu, dengan dana APBD 2015, sehingga hal ini jelas melanggar aturan. “Ini bahkan terindikasi ada aroma korupsi di Dinas PU dan DPPKAD Donggala,” jelasnya.

Kata dia, jika betul Pemkab Donggala membayar paket 2014 yang anggarannya sudah hangus itu, dengan menggunakan dana APBD 2015, maka dikhawatirkan bakal ada masalah program kegiatan yang dipangkas oleh pemerintah guna menutupi DAK tambahan yang hangus di Dinas PU itu. “Jika benar, maka penegak hukum harus turun tangan. Tapi jangan dijadikan bargaining untuk urusan kantong, tapi harus diungkap secara tuntas,” jelasnya.

Dikatakannya, dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran disebutkan bahwa tidak diperkenankan program kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya, ditutupi melalui APBD tahun ini, apalagi dapat dipastikan program yang membiayai pembangunan fisik tersebut, tidak ada mata anggarannya, setelah pihak Kementerian Keuangan tidak mentransfer lagi sisa DAK tambahan, karena dianggap hangus.

“Kalau benar terbayarkan, maka kami patut curiga anggarannya diambil dari mana lagi, sementara dalam APBD 2015 itu, telah jelas setiap mata anggarannya dengan programnya masing-masing,” kata Taufik yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Donggala ini.

Kata dia, sebagai anggota badan anggaran, dia tahu persis alokasi setiap anggaran yang ada pada 2015 ini, sehingga dia heran ketika pembayaran dilakukan oleh Pemkab Donggala untuk program atau proyek DAK Tambahan 2014. “Saya tidak melihat adanya penambahan anggaran untuk pembiayaan proyek yang tidak tercantum dalam pembiayaan APBD atau APBN yang menyeberang,” tandasnya.(af/*)

Sumber: Radar Sulteng