Amat Duga dr. Rudi Jual 15 Rumdis Undata

Amat Duga dr. Rudi Jual 15 Rumdis Undata

PALU – Meski sudah dilapor ke Polda Sulteng, tidak menciutkan nyali Amat Entedaim SH untuk mengungkap dugaan korupsi yang melilit orang nomor satu di ...

Darurat Covid-19, Menag Rilis Panduan Ramadan
Semprot Tubuh dengan Disinfektan saat Masuk Banggai Harap Dihentikan, WHO: Berbahaya
Hasil Lab Keluar, Bupati Morut Positif Covid-19

PALU – Meski sudah dilapor ke Polda Sulteng, tidak menciutkan nyali Amat Entedaim SH untuk mengungkap dugaan korupsi yang melilit orang nomor satu di Kabupaten Buol dr Amirudin Rauf SPOG MSi ke publik. Kali ini Amat mengungkap lagi sebuah kasus lain, yaitu dugaan penjualan 15 unit rumah dinas (rumdis) dokter dan staf RSUD Undata milik Pemprov Sulteng berbagai tipe, yang dilakukan mantan Direktur RSUD Undata Amirudin Rauf yang kini telah menjadi Bupati Kabupaten Buol.

Kepada Radar Sulteng, Minggu sore (8/3), Amat Entedaim, mengungkapkan dugaan kasus tersebut, lengkap dengan sejumlah dokumen tentang upaya jual beli 15 unit rumdis dokter dan staf RSUD Undata, yang terletak di kompleks RSUD Undata, Jln Raja Moili, Jln Dr Suharso, dan Jln Nokilalaki Palu.

“Bupati Buol dokter Rudi (sapaan dr Amirudin Rauf SPOG MSi, red) saat menjadi Direktur RSUD Undata Palu telah merekomendasikan penjualan aset rumah dinas dokter dan staf RSUD Undata yang terletak di kompleks RSUD Undata, di Jln Raja Moili, Jln Dr Suharso, dan Jln Nokilalaki Palu, sebanyak 15 unit rumah dinas, “ kata Amat Entedaim.

Proses penjualan itu, tambah Amat, diduga tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 72 tahun 1957 jis Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri dan Permendagri Nomor 17 tahun 2007, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Suleng Nomor 012/568.a/Ro.Perlum dan Asset/2011, tanggal 27 April 2011 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III dan atau termasuk Tanah yang dikuasai Pemprov Sulteng. Selain itu, ternyata pengalihan rumdis itu menjadi rumah pribadi, tidak melalui sidang di DPRD Sulteng untuk mendapatkan persetujuan.

“Rumah itu, berdasarkan dokumen yang ada pada kami, dijual diantaranya kepada penghuni lama tetapi sudah pensiun, dan kepada dr Ignatius OM Larope untuk rumah dokter di Jln Raja Moili, serta dr Faridnan Sp.An untuk rumah dokter di Jln Nokilalaki, “ paparnya.

Menariknya, kata Amat, rumdis di Jln Raja Moili tersebut ada yang sudah dibangunkan rumah toko (ruko) permanen 5 petak, posisinya menghadap kelaut yang kini sedang dalam pengerjaan pembangunannya. Kemudian ada rumdis yang sudah direnovasi, di eks rumdis dokter dan staf RSUD Undata dalam kawasan Undata lama tersebut.

“Lepasnya 15 unit rumdis milik Pemprov Sulteng sangat merugikan keuangan negara. Karena sekarang ini, ada rumah dinas justeru sudah menjadi ruko dengan harga miliaran rupiah. Padahal, direktur Undata sebelumnya, tidak ada yang berani mengeluarkan rekomendasi untuk menjual asset Pemprov Sulteng itu, “ tuturnya.

Dalam dokumen yang kini dikantongi Amat Entedaim, terlihat jelas, bila pembelian yang dilakukan dr Ignatius OM Larope pada 19 Mei 2010 sebesar Rp 14.310.000,- dan beberapa kali pembayaran cicilan berikutnya, yang disetujui berdasarkan surat perjanjian penjualan/sewa beli nomor 012/02/Ro.Perlum & Asset/2010 oleh pembeli (pihak kedua) dengan Assisten Administrasi Umum Pemprov Sulteng (pihak kesatu).

Sedangkan dokumen penjualan yang dibayar oleh pembeli atas nama dr Faridnan Sp.An sebesar Rp 42.443.000,- tertanggal 11 Mei 2011, dengan landasannya hukumnya surat perjanjian penjualan/sewa beli nomor 012/01/Ro.Perlum & Asset/2011 oleh pembeli (pihak kedua) dengan Sekeretaris Daerah Sulteng (pihak kesatu).

“Parahnya lagi, rumah dinas yang dialihkan itu sebenarnya tipe Golongan I, tetapi dalam Surat Tanda Setor (STS) pembayaran cicilan pembelian rumah dinas ke sebuah Bank Pemerintah tertulis rumah dinas Golongan III. Sedang dalam rekomendasi disebut rumah dinas itu dibangun pada tahun 1985, “ ungkap Amat.

Dengan sejumlah bukti otentik yang dimiliknya itu, Amat merasa yakin dokter Rudi yang kini menjabat Bupati Buol harus bertanggungjawab atas pengalihan rumah-rumah tersebut. Bahkan dirinya akan menindaklanjuti kasus itu, dengan memberikan dokumen ke aparat hukum, untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Kepada koran ini, pengacara yang sempat memimpin asosiasi kepengacaraan Kota Palu ini , menegaskan, sampai sekarang ia terus berupaya akan mengungkap tindakan-tindakan yang berhubungan dengan keuangan negara yang berbau korupsi, khususnya di Kabupaten Buol.

Sementara itu, Bupati Buol Amirudin Rauf, yang dikonfirmasi malam tadi, mengatakan, apa yang disebut Amat Entedaim itu omong kosong. Karena dirinya, memberi rekomendasi kepada para dokter yang mengajukan permohonan kepemilikan rumah di lokasi RSUD Undata itu wajar-wajar saja, berdasarkan mekanisme yang berlaku, atau sesuai dengan aturan yang ada.

“Omong kosong itu. Omong kosong kalau saya telah menjual semua rumah dinas yang disebut Amat Entedaim itu. Saya hanya memberi rekomendasi saja terhadap permohonan yang diajukan oleh para dokter di Undata, tetapi keputusan ada sama Gubernur. Semuanya sama Gubernur,” tegas dr Rudi.

Setelah ada rekomendasi dari Direktur dan telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur, tambah dr Rudi, selanjutnya permohonan pengalihan rumdis itu dibahas di DPRD, untuk mendapatkan persetujuan.

Menurutnya, mestinya seorang seperti Amat Entedaim yang seorang pengacara ia sudah tahu hukum, dan tidak perlu berwacana di koran.

Kalau memang dia ada bukti silahkan ungkapkan saja semuanya. “Kan saya sudah lapor ke Polda, tentang kasus pencemaran nama baik. Kalau dia ada bukti silahkan dibongkar semuanya, “ tandas dr Rudi.

Pemberian rekomendasi kata dr Rudi, semestinya diberikan karena pengabdian, misalnya kepada dr Ignatius OM Larope yang saat itu sudah mengabdi di RSUD Undata selama 15 tahun.

“Untuk dokter Ignatius Larope itu wajar diberikan rekomendasi, karena beliau sudah mengabdi di Undata sudah cukup lama yaitu selama 15 tahun. Selanjutnya, kalau dia diberi hak untuk membeli rumah dinas itu, semuanya kewenangan (penentu) ada pada pak gubernur,’’ pungkasnya. (mch)

Sumber: RadarSulteng