Bentuk Ketua Harian, Golkar Ubah ART Partai

Bentuk Ketua Harian, Golkar Ubah ART Partai

BADUNG – Pemilihan secara aklamasi Aburizal Bakrie sebagai ketua umum (Ketum) Partai Golkar periode 2014–2019 disertai munculnya posisi baru di strukt...

Semprot Tubuh dengan Disinfektan saat Masuk Banggai Harap Dihentikan, WHO: Berbahaya
Bukan Napi Koruptor, Presiden Tegaskan Pembebasan Hanya untuk Napi Tipidum
Hasil Lab Keluar, Bupati Morut Positif Covid-19

BADUNG – Pemilihan secara aklamasi Aburizal Bakrie sebagai ketua umum (Ketum) Partai Golkar periode 2014–2019 disertai munculnya posisi baru di struktur kepengurusan DPP partai berlambang beringin itu. Selain sosok sekretaris jenderal dan wakil ketua umum sebagai pendamping Ical, sapaan Aburizal Bakrie, musyawarah nasional (munas) Partai Golkar di Bali, Rabu (3/12) memutuskan dibentuknya struktur ketua harian.

Penetapan Ical secara aklamasi dilakukan setelah Ical dipastikan tidak memiliki pesaing dalam rapat paripurna pemilihan ketua umum. Sebanyak 534 di antara total 537 pemilik suara dalam munas kompak memilih lagi Ical. Tiga pemilik suara lain, yakni ormas Musyawarah Kekeluargaan dan Gotong Royong (MKGR), Kosgoro 1957, dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), tidak memenuhi syarat karena surat dukungan tidak ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal.

Sesuai dengan tata tertib pemilihan munas pasal 22 ayat 5, bakal calon ditetapkan menjadi calon melalui surat dukungan terbuka. Pasal itulah yang menjadi poin keberatan kandidat ketua umum Airlangga Hartarto. Sebab, mekanisme penentuan bakal calon menjadi calon seharusnya melalui voting tertutup. Nurdin Halid selaku ketua sidang Munas IX Golkar mengatakan, dari surat dukungan terbuka yang tidak dibacakan satu per satu itu, Ical mendapat dukungan mutlak. ”Dukungannya mencapai 100 persen,” sebut Nurdin dalam sidang paripurna penetapan Ketum Golkar di Hotel Westin, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

Kemenangan Ical itu disambut gegap gempita para pendukungnya. Mereka berhamburan menuju kursi depan tempat Ical duduk untuk memberi salam. Bukan hanya Ical, keputusan munas juga langsung menetapkan Akbar Tandjung sebagai ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar lagi.

Pasca penetapan Ical sebagai Ketum, tugas selanjutnya adalah menetapkan struktur kepengurusan. Sebagaimana keputusan komisi A atau komisi bidang organisasi, munas memutuskan bahwa kepengurusan Ical lebih ramping. Jumlah pengurus yang saat ini mencapai 300 orang akan diperas sehingga tidak lebih dari 150 orang. Sebelumnya, Ical juga sudah menjanjikan bahwa kepengurusannya lima tahun mendatang akan diisi 70 persen generasi muda.

”Kepengurusan akan dibahas saya selaku ketua formatur bersama delapan anggota formatur lainnya. Hasilnya akan diketahui besok (hari ini, Red),” ujarnya.

Dengan kepemimpinannya lima tahun mendatang, Ical mengaku sudah memiliki komitmen untuk membesarkan Partai Golkar. Dia mendorong lebih banyak generasi muda dalam kepengurusan untuk mempersiapkan calon pemimpin Golkar. Ical menepis anggapan bahwa dirinya masih berambisi maju sebagai calon presiden lagi. ”Saya dan Pak Akbar sepakat, kami cuma mengantarkan. Saya ini sudah tua,” kata dia.

Hasil lain yang terkait dengan kepengurusan adalah masuknya struktur ketua harian.  Karena usulan itulah, anggaran rumah tangga (ART) Partai Golkar kemudian direvisi. Aturan dalam pasal 6 ayat 1 bab V akhirnya diubah dengan menambahkan posisi ketua harian. Posisi ketua harian juga berlaku untuk kepengurusan hingga tingkat daerah. Meski belum dipastikan pengisi posisi itu, dua nama sudah mencuat, yakni Nurdin dan mantan calon ketua umum Partai Golkar yang akhirnya berkongsi dengan Ical, M.S. Hidayat. Rencananya, munas Partai Golkar di Bali diakhiri dengan pidato Ical selaku Ketum periode lima tahun mendatang pada hari ini.

Munas itu juga memutuskan bahwa partai berlambang beringin tersebut akan konsisten di Koalisi Merah Putih (KMP). Struktur KMP akan dibentuk hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Munas juga menetapkan rekomendasi soal perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup. Perlu dilakukan amandemen UUD 1945 atas hal itu. Munas Bali juga merekomendasikan diberlakukannya revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD hingga daerah.

Selain itu, Fraksi Partai Golkar di DPR diminta untuk terus memperjuangkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Poin terakhir tersebut merupakan bahasa yang diperlunak oleh munas atas saran Akbar. Bunyi rekomendasi sebelumnya adalah menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada dan Perppu Pemerintah Daerah.

Dengan ditetapkannya hasil munas Bali itu, setiap parpol wajib mendaftarkan kepengurusan kepada pemerintah. Dalam hal ini, Partai Golkar masih berada dalam bayang-bayang dualisme internal yang diklaim kubu Ical dan kubu presidium Agung Laksono. Keduanya sama-sama ngotot menyebut kepengurusan masing-masing sebagai yang sah dan sama-sama melakukan aksi pemecatan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly belum bisa memberikan jaminan bahwa kepengurusan hasil munas Golkar di Bali yang menetapkan Ical sebagai ketua umum akan langsung diakui. ”Belum, belum, akan kami lihat dulu,” kata Yasonna saat ditemui di Istana Negara, Jakarta.

Yasonna menuturkan akan mengkaji lebih dulu sebelum mengesahkan. ”Suratnya saja belum, kita tunggu dulu lah,” imbuh menteri dari PDIP tersebut.

Saat disinggung tentang keputusan cepat mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy, Yasonna memilih menghindar. Dia lagi-lagi hanya menyatakan akan menunggu dulu masuknya surat permohonan perubahan kepengurusan hasil munas Golkar.

Di sisi lain, kepengurusan Partai Golkar di bawah presidium penyelamat organisasi mendapat dukungan dari ormas sayap partai. Kemarin tiga organisasi underbow Partai Golkar, yakni Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), menyatakan dukungan kepada Golkar versi Agung Laksono itu.

Perwakilan tiga organisasi tersebut mendatangi Kantor DPP Golkar di Slipi. Deklarasi dukungan tersebut dihadiri ketua umum organisasi-organisasi itu. Yakni, Priyo Budi Santoso dari MKGR, Agung Laksono yang memimpin Kosgoro, Ketua Presidium SOKSI Lauren Siburian. Juga hadir salah seorang sesepuh SOKSI, yakni Prof Suhadirman.

Dalam keterangannya, Agung mengatakan bahwa tiga ormas tersebut memberikan dukungan kepada Presidium Penyelamat Organisasi Golkar. Mereka juga mendukung munas diadakan di Jakarta pada Januari mendatang. ”Karena kami yakin munas Januari konstitusional dan lebih demokratis,” tegas Agung.

Dalam keputusan munas Bali, total 15 nama yang dinilai bergabung dalam presidium penyelamat Partai Golkar dinyatakan dipecat. Antara lain, Ace Hasan Syadzili, Lamhot Sinaga, Melchias Markus Mekeng, Ricky Rahmadi, Andi Sinulingga, dan Lauren Siburian. Juga ada Djasri Marin, Zainudin Amali, Juslin Nasution, Agun Gunanjar Sudarsa, Leo Nababan, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Yoris Raweyai, dan Ibnu Munzir.

Selain itu, munas menegaskan keputusan DPP untuk memecat Agus Gumiwang Kartasasmita dan Nusron Wahid. Karena itu, DPP memutuskan untuk segera melakukan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR atas nama Melchias Markus Mekeng, Zainudin Amali, dan Agun Gunanjar.

Munas juga mengharamkan para anggota DPD I, DPD II, dan ormas Partai Golkar mana pun untuk menghadiri munas yang digelar presidium pada Januari mendatang. Sebab, munas tersebut inkonstitusional dan tidak lagi terkait dengan Partai Golkar. (af/*)

Sumber: Jawapos