Bukan Napi Koruptor, Presiden Tegaskan Pembebasan Hanya untuk Napi Tipidum

Bukan Napi Koruptor, Presiden Tegaskan Pembebasan Hanya untuk Napi Tipidum

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pembebasan napi yang dibahas adalah napi tindak pidana umum (tipidum). Bukan napi koruptor seperti yang...

Darurat Covid-19, Menag Rilis Panduan Ramadan
Rektor Untad Kembali Lakukan Pembohongan
Istana: Darurat Sipil Opsi Terakhir

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pembebasan napi yang dibahas adalah napi tindak pidana umum (tipidum). Bukan napi koruptor seperti yang berkembang selama ini. Hal itu ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo melalui telekonferensi.

“Itu tidak pernah dibahas dalam rapat. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa untuk napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi dalam PP 99 tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini. jadi pembebasan untuk napi hanya untuk napi pidana umum,” kata Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference, Senin (6/4/2020).

Presiden menyampaikan, keputusan pemerintah untuk membebaskan nasi tipidum karena faktor overkapasitas lapas. Namun, untuk teknis pembebasan, ada persyaratan yang harus dipenuhi.

“Lapas yang overkapasitas sangat berisiko mempercepat penyebaran COVID-19 di lapas-lapas kita. Tetapi tidak bebas begitu saja, tentu saja ada syaratnya, ada kriterianya, dan pengawasannya. Negara-negara lain juga begitu, seperti di Iran membebaskan 95 ribu napi, di Brasil 34 ribu napi, di negara-negara lainnya melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Sebelumnya, isu pembebasan napi koruptor berusia di atas 60 tahun saat wabah Corona mengemuka ketika Menkum HAM Yasonna Laoly hadir dalam rapat bersama Komisi III melalui teleconference, Rabu, 1 April 2020. Awalnya, Yasonna menjelaskan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) mengambil langkah pencegahan virus Corona di lapas yang overkapasitas.

Setidaknya ada 35 ribu narapidana yang akan dibebaskan berdasarkan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menkum HAM Nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020. Napi yang bebas berdasarkan aturan itu hanyalah napi pidana umum dan napi anak-anak.

Yasonna Laoly meluruskan dan membantah dirinya ingin membebaskan napi koruptor. Dia mengatakan, membebaskan napi koruptor harus melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

“Saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi. Seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar,” kata Yasonna Laoly dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/4/2020).

Politikus PDIP itu menyebut pembahasan revisi PP Nomor 99 tahun 2012 belum dilakukan. Menurutnya, itu baru usulan dan bisa saja tidak setuju disetujui Jokowi. (ss03)