DPRD akan Hadirkan Kapolda Sulteng

DPRD akan Hadirkan Kapolda Sulteng

PALU – Komisi I DPRD Sulteng dalam waktu dekat akan mengundang Kapolda Sulteng Brigjen Polisi Idham Azis, terkait masuknya laporan dari Yayasan ...

Cemilan Unik Inspirasi Usaha di Tahun 2016
Pegawai Kejati: Dosen Dipanggil sebagai Saksi untuk Lengkapi Materi Pemeriksaan
PAN Masuk, Reshuffle Makin Nyaring

PALU – Komisi I DPRD Sulteng dalam waktu dekat akan mengundang Kapolda Sulteng Brigjen Polisi Idham Azis, terkait masuknya laporan dari Yayasan Persatuan Orang Tua Mahasiswa (Potma) Universitas Tadulako (Untad Palu) di DPRD Sulteng belum lama ini, yang ingin mempertanyakan dua Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), atas laporan Ketua Potma Marhawati.

Diundangnya Kapolda Sulteng oleh DPRD itu, dibenarkan Wakil Ketua I DPRD Sulteng DR Alimuddin Paada, saat dikonfirmasi Radar Sulteng, Rabu (21/1) kemarin. Alimuddin membenarkan, bila Kapolda akan diundang DPRD terkait permohonan dari Yayasan Potma Untad tertanggal 9 Desember 2014 lalu.

“Iya benar, kami akan mengundang pak Kapolda dalam waktu dekat ini, sebagai tindaklanjut dari masuknya surat dari Yayasan Potma Untad, terkait persoalan dana Potma Untad senilai Rp 50,9 miliar, “ kata Alimudin seperti diberitakan Radar Sulteng.

Meski surat sudah diterima, papar Alimudin, dan DPRD sudah menyiapkan timnya untuk duduk bersama jajaran Polda Sulteng, namun undangan itu belum bisa terpenuhi, disebabkan Kapolda Idham Azis saat ini masih berada di Jakarta memenuhi undangan Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti.

“Berhubung Kapolda masih di Jakarta, sehingga undangan kami itu belum dipenuhi beliau, “ paparnya lagi.

Pada pertemuan DPRD dengan Kapolda dan jajarannya nanti, pihak DPRD Sulteng akan menghadirkan sejumlah orang tua siswa yang merasa keberatan bila dana yang mereka bayarkan itu hilang begitu saja. “ Kami dari DPRD mengharapkan kehadiran dari orang tua mahasiswa dari FKIK Untad untuk memenuhi undangan kami bersama Kapolda,” ujarnya.

Surat Yayasan Potma ke DPRD menyangkut kegamangan Prof Marhawati selaku Ketua Potma Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Untad terhadap eksistensi Polda sebagai intitusi hukum yang menindaklanjuti permasalahan dugaaan penyalahgunaaan dana Yayasan Podma Untad.

Dalam laporan Prof Marhawati tentang tindakan pidana ke Tipikor Polda Sulteng. Pertama, laporan polisi nomor LP/3777/VII/2014/SPKT tanggal 17 Juli 2014 tentang laporan dugaaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Prof Dr Ir Marhawati Mappatoba MT selaku Ketua Potma FKIK Untad, dengan terlapor Prof Dr Ir Muhamad Basir SE MS, selaku Rektor Untad.

Kedua, laporan tertulis tentang dugaan penyalahgunaan wewenang serta penggelapan dana hibah FKIK Untad Rp 40,6 miliar oleh Rektor Untad Prof Dr Ir Muhamad Basir SE MS yang dilaporkan pada tanggal 10 September 2014.

Oleh Polda, kedua laporan itu tidak memenuhi unsur pidana, karena tidak terbukti setelah dilakukan penyelidikan intensif di Tipikor Polda.

Karenanya Prof Marhawati, meminta agar DPRD Sulteng memohon difasilitasi untuk dengar pendapat agar hak-haknya sebagai masyarakay terdudukan sesuai aturan.(af/*)

Sumber: Radar Sulteng

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: