DPRD Tidak Pernah Bahas Pelepasan Aset Undata

DPRD Tidak Pernah Bahas Pelepasan Aset Undata

PALU-Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Henry Kawulur, mengaku tidak pernah melakukan pembahasan alih fungsi 15 unit rumah dinas (rumdis) dokter dan staf ...

Hasil Lab Keluar, Bupati Morut Positif Covid-19
Semprot Tubuh dengan Disinfektan saat Masuk Banggai Harap Dihentikan, WHO: Berbahaya
Istana: Darurat Sipil Opsi Terakhir

PALU-Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Henry Kawulur, mengaku tidak pernah melakukan pembahasan alih fungsi 15 unit rumah dinas (rumdis) dokter dan staf RSUD Undata pada tahun 2010 dan 2011, saat rumdis tersebut dinyatakan telah dijual kepada dokter RSUD Undata yang pensiun.

Hal itu dikatakan Henry Kawulur, kepada Radar Sulteng, Senin (9/3), terkait dengan pernyataan pengacara Amat Entedaim SH, yang menduga bahwa ada 15 unit rumdis milik RSU Undata telah dijual oleh mantan Direktur RSU Undata, dr Amirudin Rauf SPOG MSi.

“Saya tidak pernah mengetahui, kalau ada pelepasan aset yang diusulkan Pemprov Sulteng ke DPRD Sulteng dengan pihak ketiga, khususnya RSUD Undata, “ kata Henry, yang saat itu sebagai salah seorang pimpinan dewan, yakni sebagai Wakil Ketua DPRD Sulteng, di tahun 2010 dan 2011 dimana kasus penjualan itu dilakukan.

Menurutnya, adalah sebuah kelaziman kalau Pemerintah Provinsi (Pemprov) melayangkan surat tentang pemberitahuan asset, untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD. Apalagi rumdis RSUD Undata itu merupakan asset Pemprov yang diduga telah dijual oleh oknum-oknum tertentu.

“Pengalihan itu harus diketahui oleh Gubernur. Pengalihan itu sangat tidak wajar jika tidak melalui sebuah proses di DPRD, “papar anggota DPRD asal Partai Demokrat ini.

Sebagai sebuah aset milik daerah (Pemprov) Sulteng, dia sangat menyayangkan jika sudah terjadi pengalihan tanpa prosedur. “ Sangat berat konsekwensinya,” tandasnya.

Sementara itu, Amirullah SH, pengacara Bupati Buol dr Amirudin Rauf SPOG MSi, membantah apa yang dikatakan Amat Entedaim, bila kliennya itu telah melepas 15 unit rumdis dokter. Menurut Amir, sapaan Amirullah, yang memiliki kewenangan untuk melepas hanyalah seorang Gubernur, dalam hal ini Gubernur Sulteng.

Seharusnya pula, Amat Entedaim telah mengerti hukum, karenanya tidak perlu mewacanakan ke media hanya untuk beropini. Seharusnya data yang ada pada dirinya itu, dilaporkan ke aparat hukum. “ Terserah mau melapor ke aparat hukum yang mana, mau melapor ke KPK, ke Kejaksaan, atau ke Polisi disilahkan, “kata Amir.

Ia juga mengatakan, bahwa sebelum kliennya menjadi direktur, telah beberapa kali dilakukan pelepasan asset oleh direktur lama, misalnya rumdis dr Fikri Hamzens dll. Begitu juga rumdis milik dr Ignatius Larope, bukan berada di Jln Raja Moili seperti yang disebut Amat Entedaim, tetapi berada di belakang kamar mayat RSUD Undata.

“ Itu salah. Banyak yang keliru, yang disampaikan Amat Entedaim itu. Sekali lagi, seperti yang disampaikan klien kami bapak Bupati Buol dr Amirudin Rauf SPOG MSi, lapor saja ke aparat hukum kalau ada bukti, “ tambahnya.

Pernyataan Amirullah juga didukung oleh bebrapa praktisi hukum, yang mengirimkan komentarnya ke koran ini, agar Amat Entedaim melapor ke aparat hukum, dan bukannya beropini di media. “Kalau misalnya dia (Amat Entedaim, red) punya bukti, yah segera dilaporkan ke aparat hukum. Dan jangan hanya kasus-kasus lama yang dilaporkan, mestinya sebagai orang hukum tidak melakukan hal-hal seperti ini, “ tutur komentar tersebut.

Sedangkan Amat Entedaim sendiri, telah menyerahkan berkas kasus dugaan penjualan asset 15 unit rumdis milik RSUD Undata kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng pada pukul 13.00 wita, Senin kemarin.

“Saya sudah menyerahkan berkas dugaan kasus penjualan 15 unit rumdis RSUD Undata di Kejati tadi siang, “ ungkap Amat.

Ia mengatakan, berkas yang diserahkan itu berupa dokumen rekomendasi mantan Direktur Undata dr Amirudin Rauf terhadap usulan permohonan pembelian rumdis yang diajukan beberapa orang dokter, dan ditandatangani oleh Amirudin. Selanjutnya, dokumen perjanjian pelepasan asset, dan bukti-bukti pembayaran yang dilakukan pembeli maupun yang dilakukan ahli warisnya, serta bukti-bukti lain.

Harapannya, Kejati harus menindaklanjuti berkas yang telah diserahkan itu. “Harapan saya, Kejati segera menindaklanjuti berkas yang saya serahkan itu, “ tegasnya.(mch)

Sumber: Radar Sulteng