Frontal Serukan Bupati Buol Mundur

Frontal Serukan Bupati Buol Mundur

BUOL – Puluhan warga yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Buol (Frontal) yang terdiri dari FTB, KOMPAK, SPPS-BEM STISIP, PRP, IMM, dan Forum M...

Hasil Lab Keluar, Bupati Morut Positif Covid-19
Istana: Darurat Sipil Opsi Terakhir
Darurat Covid-19, Menag Rilis Panduan Ramadan

BUOL – Puluhan warga yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Buol (Frontal) yang terdiri dari FTB, KOMPAK, SPPS-BEM STISIP, PRP, IMM, dan Forum Masyarakat Buol, Senin (17/11), sekitar pukul 10.00 Witta, melakukan aksi unjukrasa di tiga kantor milik Pemerintah, masing-masing Kantor Kejaksaan Negeri Buol, Polres Buol, dan Gedung DPRD Buol.

Massa Frontal yang dipimpin oleh korlap Saprin seperti dilansir Radar Sulteng edisi Senin (17/11/2014) meminta Bupati Buol dr Amiruddin Rauf mundur dari jabatannya, karena dinilai selama kurang lebih dua tahun terakhir, kebijakannya telah menyengsarakan warga Buol secara keseluruhan, terutama warga miskin.

Para pengunjukrasa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain DPRD Buol diminta segera bentuk Pansus, selesaikan sengketa petani dengan PT HIP dan PT CCM, hentikan kegiatan perusahaan diatas lahan di luar HGU, audit dana alokasi P3K Kecamatan Paleleh, usut tuntas mafia proyek, kembalikan dana Bosda, dan usir pejabat “Impor” yang telah dilantik di lingkungan Pemkab Buol. Bahkan tunjangan pegawai Sara yang ada di Desa, hingga kini belum dibayarkan, juga menjadi tuntutan pendemo.

Sejumlah proyek yang notabene dikerjakan oleh orang dekat bupati, juga menjadi sorotan warga. Bahkan mereka menuntut janji-janji dalam kampanye bupati yang pro rakyat miskin. Bahkan slogan kata perubahan yang disampaikan dalam kampanye kata Saprin dalam orasinya, belum ada yang terwujud.

Bahkan massa juga merasa keberatan banyaknya program pro rakyat yang telah dilakukan oleh Bupati Amran Batalipu diubah oleh Bupati Amiruddin Rauf dengan alasan yang tidak jelas. Massa Frontal yang berjumlah kurang lebih 30-an orang itu juga melakukan orasi mulai dari terminal kampung bugis dan berakhir di kantor DPRD Buol.

Tuntutan massa itu, saat berada di kantor Kejari buol, mendapat tanggapan positif dari Kajari Buol, Wahyudi SH. “Kami akan membantu mengungkap permasalahan yang menjadi tuntutan di daerah ini yang tentu harus didasari dengan data yang lengkap untuk proses selanjutnya,” ungkap Wahyudi saat memberikan tanggapan. Sementara pihak DPRD dan Pemkab Buol belum memberikan keterangan terkait tuntutan massa Frontal tersebut.(af/*)

Sumber: Radar Sulteng

Frontal //

Kajari Buol Beri Tanggapan Positif ///