Golkar Kritisi Cara Jokowi Hitung Kenaikan BBM

Golkar Kritisi Cara Jokowi Hitung Kenaikan BBM

JAKARTA – Fraksi Partai Golkar (FPG) tidak hanya menyesalkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) be...

Semprot Tubuh dengan Disinfektan saat Masuk Banggai Harap Dihentikan, WHO: Berbahaya
Hasil Lab Keluar, Bupati Morut Positif Covid-19
Bukan Napi Koruptor, Presiden Tegaskan Pembebasan Hanya untuk Napi Tipidum

JAKARTA – Fraksi Partai Golkar (FPG) tidak hanya menyesalkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, FPG juga menyodorkan usulan agar Presiden Jokowi memangkas patgulipat di bisnis minyak yang merugikan negara.

Ketua FPG DPR, Ade Komarudin mengatakan, salah satu yang membuat mahal harga BBM yang diimpor adalah karena adanya permainan. Menurutnya, selama ini pemerintah dalam menetapkan harga BBM selalu mengacu formulasi MOPS (Mid Oil Platts Singapore).

“Sudah saatnya pemerintah merubah paradigma penetapan harga produksi minyak dengan meninggalkan formulasi MOPS yang sarat permainan harga oleh mafia migas. Pemerintah Presiden Joko Widodo yang terkenal dengan revolusi mental harus menghitung formula harga produksi BBM yang mandiri, transparan dan akuntabel jauh dari pengaruh mafia migas,” ujar Ade dalam rilisnya ke media, Selasa (18/11/2014).

Politikus muda Golkar itu meyakini harga BBM premium sebenarnya bisa ditekan lagi. “Asalkan tidak mengacu MOPS,” tegasnya.

Suara senada juga disampaikan anggota FPG yang duduk di Komisi XI DPR, M Misbakhun. Menurutnya, penentuan harga BBM subsidi yang mengacu MOPS sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Acuan MOPS itu dikombinasikan dengan biaya alpha atau biaya distribusi plus margin Pertamina sehingga menghasilkan harga patokan BBM.

“Cara menghitung menggunakan MOPS plus alpha adalah cara menghitung yang tidak transparan dan penuh kepentingan para mafia migas. Model menghitung seperti ini sudah ada dan ditetapkan sejak zaman pemerintahan SBY berkuasa,” ujar Misbakhun.

Karenanya Misbakhun menegaskan, partainya mendorong pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengoreksi hitung-hitungan harga produksi BBM bersubsidi berbasis MOPS. Selanjutnya, kata Misbakhun, pemerintah melakukan hitung-hitungan harga produksi BBM yang lebih transparan dan akuntabel. “Tinggalkan acuan MOPS, lakukan hitung-hitungan yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan mafia migas,” katanya.

Dengan demikian, lanjut Misbakhun, harga baru BBM subsidi dari hitungan sendiri itu mencerminkan harga produksi yang terbebas dari titipan dan pungutan. “Karena harga titipan dan kutipan pasti akan dibebankan pada harga produksi yang ujung menjadi beban rakyat sebagai konsumen,” tandasnya.(af/jpnn)

Sumber: Jawa Pos National Network