Jokowi Koreksi Niat Revisi Pengetatan Remisi Koruptor

Jokowi Koreksi Niat Revisi Pengetatan Remisi Koruptor

JAKARTA – Wacana revisi aturan soal pengetatan remisi narapidana korupsi yang digulirkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, tak bersambut. Pre...

Rektor Untad Kembali Lakukan Pembohongan
Darurat Covid-19, Menag Rilis Panduan Ramadan
Bukan Napi Koruptor, Presiden Tegaskan Pembebasan Hanya untuk Napi Tipidum

JAKARTA – Wacana revisi aturan soal pengetatan remisi narapidana korupsi yang digulirkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, tak bersambut. Presiden Joko Widodo telah memberikan sinyal kalau tidak akan memuluskan niat yang banyak memicu kritik dan sorotan dari sejumlah elemen masyarakat dan kelompok pegiat antikorupsi tersebut.

Melalui Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, presiden mengingatkan kepada Menkum HAM untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip keadilan masyarakat. “Itu arahan presiden, meminta menkum HAM agar rasa keadilan (dipertimbangkan) juga,” kata Andi, di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (17/3).

Meski demikian, dia menambahkan kalau Yasonna belum secara resmi membawa isu soal revisi ketentuan pengetatan remisi ke presiden. Menteri berlatar politisi PDIP itu hanya sempat melaporkan kalau sedang melakukan kajian terkait isu tersebut. “Kalau nanti memang sudah siap, wacana itu akan dikaji di rapat kabinet, di situ nanti akan disidangkan,” tuturnya.

Gelombang kritik dan sorotan memang belum bisa menggeser niat Yasonna untuk mengusung perubahan aturan pasal 34 A PP No. 99 Tahun 2012. Di situ diatur, bahwa pemberian remisi terpidana kasus korupsi, terorisme, narkotika, kejahatan HAM berat, dan kejahatan terhadap keamanan negara memiliki sejumlah syarat. Salah satunya, harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan (whistle blower). Aturan itu lah yang dianggap Yasonna tidak tepat, sehingga perlu dirubah.

Di sisi sebaliknya, sejumlah pihak menganggap kalau ketentuan pengetatan remisi bagi koruptor harus tetap dipertahankan. Sebagian besar menganggap kalau kejahatan korupsi termasuk extraordinary crime yang harus mendapat perlakuan-perlakuan khusus pula.

“Sekali lagi, (Menkum HAM) diminta agar rasa keadilan masyarakat diperhatikan,” tandas Andi, saat disinggung apakah niat Yasonna itu bertentangan dengan Nawacita Jokowi-JK atau tidak.

Sementara Karopenmas Mabes Polri Kombes Pol Rikwanto menuturkan bahwa Polri tentu harus patuh bila pemerintah memutuskan untuk memberikan remisi ke koruptor. Sebagai penegak hukum, tentu harus taat aturan. “Kami sebagai pelaksana tentu menerimanya,” paparnya.

Namun, yang penting sebenarnya upaya pemberantasan korupsi harus terus digeber. Polri akan berbenah dan mengupayakan agar bsia mendeteksi adanya kasus korupsi. “Setahu saya, saat ini ada dua kasus korupsi bessar yang ditangani. Namun, belum bisa diungkap,” paparnya.

Lalu, apakah remisi pada koruptor itu berdampak pada upaya pemberantasan korupsi? Dia menilai bahwa tentunya ada pertimbangan tertentu untuk narapidana mendapatkan remisi. “Sebenarnya tidak terpengaruh dengan remisi,” jelasnya.

Yang jelas, Polri akan menggandeng Kejaksaan Agung dan KPK agar pemberantasan korupsi di Indonesia semakin kuat. Tidak akan ada yang bisa menurunkan tensi pemberantasan korupsi, bila semua bersinergi. “Bersama-sama tentu lebih baiok,” ujarnya. (jpnn)