Kaban Perizinan Salahkan DPRP dan Dishub

Kaban Perizinan Salahkan DPRP dan Dishub

PALU – Badan pelayanan perizinan terpadu (BP2T) Kota Palu mengaku hanya sebagai dinas yang mengeluarkan berbagai jenis izin,  namun semua izin y...

Hasil Lab Keluar, Bupati Morut Positif Covid-19
Darurat Covid-19, Menag Rilis Panduan Ramadan
Semprot Tubuh dengan Disinfektan saat Masuk Banggai Harap Dihentikan, WHO: Berbahaya

satu_sulteng_miniPALU – Badan pelayanan perizinan terpadu (BP2T) Kota Palu mengaku hanya sebagai dinas yang mengeluarkan berbagai jenis izin,  namun semua izin yang selama ini dikeluarkan berdasarkan rekomendasi dari instansi-instansi  terkait, termasuk izin pembangunan  Galara Mall atau Transmart Carrefour.

Kepala Badan(Kaban) Pelayanan PerizinanTerpadu (BP2T) Kota Palu  Ichsan Hamsah, SH MSi  menjelaskan bahwa izin yang selama ini berhasil dikeluarkan BP2T terkait Izin Transmart Carrefour  telah mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis terutama  Dishub maupun DPRP. “Jadi kami BP2T hanya menerbitkan izin, sementara  prosesnya untuk menerbitkan izin mengacu pada  rekomendasi  dari instansi teknis.  Jadi ketika suatu pembangunan bermasalah berarti bukan kami saja, namun yang perlu disalahkan instansi yang merekomendasikan  untuk diterbitkan izin tersebut,” tegas Ichasan Hamsah kepada Radar Sulteng, kemarin (2/9).
Dia pun memberikan contoh terkait berdirinya  Transmart Carrefour  seperti saat ini, namun mal tersebut tidak memiliki lahan parkir yang sangat luas maka yang perlu disalahkan instansi terkait yakni DPRP dan Dishub yang sudah mengeluarkan rekomendasi untuk diterbitkan izinnya. ‘’ Kita tidak bisa menghalang halangi penerbitan izin ketika sudah ada rekomendasi baik mulai sistem pembangunannya  dan perencanaanya maupun lahan parkirnya,” katanya lagi.
Ditanya terkait peruntukan izin Transmart Carrefour, pihaknya selaku Kaban Perizinan, belum mengetahui izin IMB untuk Galara Mall, apakah sebelumnya izin tersebut  diperuntukkan untuk Ruko atau memang untuk Mal. Namun  sayangnya wartawan koran ini sangat sulit mencari  tahu izin peruntukan yang sebenarnya. Dia beralasan ya  tidak mungkin akan membongkar seluruh  berkas izin yang masuk ke BP2T khususnya rekomendasi izin  dibawah tahun 2014.
‘’Terus terang untuk izin apa sebelumnya kami belum tahu pasti, karena kita harus bongkar seluruh arsip yang ada, khususnya rekomendasi mengingat banyak izin izin  yang selama ini kami keluarkan,” katanya.
Alasan yang sama setiap wartawan koran ini, terus  menanyakan izin peruntukan pembangunan Transmart Carrefour yang sebenarnya. Yang jelas Ichsan enggan menjelaskan secara detail terkait peruntukan yang sebenarnya dengan  alasan sama bahwa tidak mungkin membongkar seluruh berkas izin yang telah dimasukan tahun lalu. “ Kita sebenarnya bisa melihat secara langsung melalui komputer namun kita ingin tahu dulu berapa nomor izin yang ada di IMB nya serta nama pemilik sertifikat izin yang berhasil kita keluarkan,’’ tegasnya.
Sepertinya kata Ichsan, rekomendasi pengurusan  izin pembangunan Transmart Carrefour memang untuk Mal. ‘’Namun saya tidak tahu yang merekomendasikan untuk diterbitkan  IMBnya apakah masih Kadis Ramli Usman atau sudah Singgih, mengingat itu sepertinya pengurusannya masih tahun 2013,” demikian tegasnya.
Perlu diketahui, sejak Transmart Carrefour beroperasi timbul masalah baru berupa lahan parkir yang tidak memadai. Akibatnya, badan jalan dan trotoar yang ada di sekitar lokasi tempat belanja masyarakat Kota Palu dan sekitarnya itu berubah menjadi lahan parkir dan buntutnya mengganggu arus lalulintas (kemacetan) maupun haknya pejalan kaki terabaikan. (nto)