Kemendagri Coret Anggaran Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di RAPBD

JAKARTA – Pemerintah Daerah diminta mematuhi Peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2014, tentang peningkatan kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Bela...

Bukan Napi Koruptor, Presiden Tegaskan Pembebasan Hanya untuk Napi Tipidum
Istana: Darurat Sipil Opsi Terakhir
Rektor Untad Kembali Lakukan Pembohongan

JAKARTA – Pemerintah Daerah diminta mematuhi Peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2014, tentang peningkatan kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satunya tidak mengangggarkan perjalanan dinas ke luar negeri.

Menurut Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Reydonnyzar Moenek, jika Pemda tetap mencantumkannya dalam penyusunan Rancangan APBD 2015, Kemdagri akan mengevaluasinya.

“Tidak ada lagi perjalanan dinas luar negeri. Kecuali urgent (penting). Semuanya dipangkas. Kemudian tidak ada lagi anggaran pembangunan gedung/kantor baru dan kendaraan dinas. Kecuali yang sudah on going atau sudah dibangun, enggak apa-apa,” katanya di Gedung Kemdagri, Kamis (4/12).

Menurut pria yang akrab disapa Donny ini, dari evaluasi 18 RAPBD yang telah diajukan pemerintah provinsi, ditemukan beberapa daerah yang melakukan pemborosan anggaran.

“Temuan itu kita pangkas dan rasionalisasikan kembali. Hasil rasionalisasi itu mencapai puluhan miliar rupiah. Permendagri diterbitkan intinya menerjemahkan kebijakan Presiden Joko Widodo. Jadi belanja yang sifatnya pemborosan, dipangkas. Mendagri perintahkan buka lapangan kerja pro rakyat,” katanya.(af/*)

Sumber: JPNN