Ketua HIKOM: Tidak Dikenal Lagi POTMA

PALU – Langkah Prof DR Marhawati Mapatoba yang meminta DPRD Sulteng untuk melakukan dengar pendapat (hearing) dengan alasan memperjuangkan dana ...

Rektor Untad Kembali Lakukan Pembohongan
Semprot Tubuh dengan Disinfektan saat Masuk Banggai Harap Dihentikan, WHO: Berbahaya
Darurat Covid-19, Menag Rilis Panduan Ramadan

PALU – Langkah Prof DR Marhawati Mapatoba yang meminta DPRD Sulteng untuk melakukan dengar pendapat (hearing) dengan alasan memperjuangkan dana hibah Rp40 miliar lebih, mendapat tanggapan Ketua Himpunan Ikatan Kekeluargaan Orang Tua Mahasiswa (HIKOM) FKIK Universitas Tadulako.

Dengan mempersoalkan dana sumbangan orang tua mahasiswa Rp40 miliar tersebut, yang notabene tidak bermasalah oleh pengurus HIKOM 2011 hingga 2013, dinilai tidak relevan menjadi alasan Prof Marhawati. Pasalnya, sejak 2011 tidak lagi dikenal POTMA melainkan HIKOM, dan HIKOM sendiri setelah mendapatkan paparan dari Rektor Universitas Tadulako, Prof DR Ir Moh Basir Cyio pada pengukuhan HIKOM 2014, semua dianggap clear dan telah masuk ke kas negara.

Dengan kata lain, dalil memperjuangkan dana hibah Rp40 miliar ke DPRD tidak bisa dilakukan oleh POTMA, dengan membawa nama angkatan 2011, 2012, dan 2013, karena ketiga angkatan tersebut hingga kini telah ada pengurusnya masing-masing yang dikenal dengan HIKOM.

Hal tersebut diakui Ketua HIKOM 2012, Prof DR Ir Alam Ansyari yang dihubungi, Kamis (22/1). Dikatakannya, yang perlu ditelusuri adalah dana sumbangan orang tua mahasiswa 2008 sampai dengan 2010.

”Kalau 2011 sampai 2013 (Rp40 miliar, red) saya pikir tidak ada masalah. Semuanya sudah clear karena dananya ada di kas negara,”kata Prof Alam.

Demikian dengan angkatan 2011 dan 2013, menurut Prof Alam tidak ada masalah. Diakui menyikapi masalah ini, ia juga sudah berkoordinasi dengan pengurus angkatan 2011 dan 2013, sepakat menyatakan tidak mempersoalkan karena sebelumnya telah dipaparkan oleh rektor, mengenai masuk dan keluarnya dana tersebut.

”Saya sudah berbicara dengan ketua HIKOM 2011 dan ketua HIKOM 2013, dan beliau-beliau ini mengatakan tidak mempersoalkan dan tidak mau mencampuri apa yang dituntut Marhawati. Karena kita juga sudah tidak kenal adanya POTMA, yang ada HIKOM,” jelasnya.

Disinggung soal bagaimana dengan langkah Prof Marhawti meminta DPRD agar dilakukan dengar pendapat, yang notabene dengan mempersoalkan dana RP40 miliar berarti membawa nama HIKOM 2011, 2012 dan 2013? Nah itu yang keliru sebenarnya, tandas Prof Alam. Menurutnya langkah Prof Marhawati ke DPRD untuk meminta dilakukan dengan pendapat tidak tepat. ”Kan itu masalah POTMA, katakanlah lebih spesifik masalah pribadi, kan mestinya diselesaikan internal saja,”pungkas Prof Alam.(am)

Sumber: Radar Sulteng