KPPU: Pertamina Langgar Putusan MK

JAKARTA – Pertamina diingatkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar tidak menyerahkan sepenuhnya penentuan harga LPG (liquid petroleum ga...

Cemilan Unik Inspirasi Usaha di Tahun 2016
Rupiah Baru, Salah Satu yang Teraman di Dunia
Inilah 3 Orang Yang Akan Mengsinspirasi Bisnis Di Dunia Online

JAKARTA – Pertamina diingatkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar tidak menyerahkan sepenuhnya penentuan harga LPG (liquid petroleum gas) dan BBM (bahan bakar minyak) ke mekanisme pasar. Pasalnya, hal itu bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2004.

“Pertamina bisa kebablasan kalau nggak ada intervensi dari pemerintah. Berdasar putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah juga tidak boleh tidak mau tahu dengan penentuan harga-harga itu. Dalam penetapannya tidak boleh diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar,” ujar Plt Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Mohamad Reza seperti dalam rilisnya yang disampaikan ke redaksi beritapalu.com, Senin (6/4).

“Di Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) semula menentukan bahwa: “harga BBM/gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”. Namun Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004 telah menganulir pasal itu.”Intinya pemerintah harus ikut intervensi,” ungkapnya.

Untuk BBM dan LPG yang sudah tidak disubsidi pemerintah, KPPU mengacu pada putusan MK tersebut. Pasalnya kondisi persaingan usaha di pasar BBM dan LPG saat ini masih dikuasai oleh satu pelaku usaha yaitu Pertamina.”Kami belum ada data update, tapi untuk BBM Pertamina menguasai lebih dari 75 persen dan untuk LPG diatas 60 persen,” tandasnya.

Itu artinya Pertamina masih memonopoli pasar BBM dan LPG di Indonesia sehingga perlu keterlibatan pemerintah dalam penentuan harganya.”Karena struktur pasarnya monopolis maka tentunya Pertamina dapat dikenakan sanksi apabila tidak dapat menunjukan alasan-alasan yang logis dan ekonomis mengapa BBM dan LPG harus naik. Tidak boleh asal,” tegasnya.

Pihaknya juga menyesalkan kondisi saat ini dimana penentuan harga BBM dan LPG non subsidi sepertinya telah diserahkan sepenuhnya kepada Pertamina. Sementara Pertamina menyerahkan penentuan harga berdasar harga pasar.”Apakah Pertamina yang terlalu berani, pemerintah kecolongan atau pemerintah lepas tangan?Harusnya ada klarifikasi soal itu,” ungkapnya.

Dalam hal ini seharusnya ada intervensi dari pemerintah agar kenaikan harga-harga yang dibuat Pertamina tidak membebani rakyat.”Pemerintah tidak bisa bilang bahwa kenaikan teesebut tidak akan membebani rakyat. Setiap kenaikan sekecil apapun pasti akan membebani rakyat. Begitu kata teori ekonomi kerakyatan,” sebutnya.

Bahkan, kata Reza, Undang-Undang Persaingan Usaha tidak mengatur penentuan harga-harga kebutuhan strategis rakyat dengan sebebas sekarang.”Ada kondisi da syarat tertentu pemerintah bisa intervensi pasar sehingga komoditi itu bisa dikecualikan dari UU Persaingan Usaha. Kalau memang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak maka bisa dikecualikan,” jelasnya. (afd/*)

sumber: beritapalu.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: