Mantan Bendahara DPPKAD Donggala Ditahan

Mantan Bendahara DPPKAD Donggala Ditahan

DONGGALA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Donggala melakukan penahanan terhadap salah satu tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana bagi ha...

Bukan Napi Koruptor, Presiden Tegaskan Pembebasan Hanya untuk Napi Tipidum
Darurat Covid-19, Menag Rilis Panduan Ramadan
Istana: Darurat Sipil Opsi Terakhir

DONGGALA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Donggala melakukan penahanan terhadap salah satu tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana bagi hasil pajak, Selasa (10/3) kemarin. Tersangka yang ditahan adalah mantan bendahara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Donggala, Rahmansyah.

Tersangka juga pernah menjabat kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Donggala. Dana yang dikorupsi tersangka, adalah bagi hasil 10 persen yang diperoleh dari kontribusi perusahaan galian C di Kabupaten Donggala, utamanya yang dikucurkan untuk Desa Pakava, Kecamatan Riopakava, tahun 2013-2014.

Sebelum ditahan, Rahmansyah menjalani dulu pemeriksaan di Kejari. Dia diperiksa dari pukul 09.15 hingga pukul 15.15, atau sekitar enam jam lamanya. Sekitar pukul pukul 15.25, penyidik Kejari langsung menggiring tersangka ke mobil dan membawa menuju Rutan Donggala, di Kelurahan Ganti.

“Tersangka kita tahan di Rutan Donggala, demi mempermudah pemeriksaan berikutnya,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Donggala, Bambang Sutrisna SH, kemarin.

Didampingi dua pejabat Kejari lainnya, Bambang mengatakan bahwa kasus tersebut juga menyeret Sekretaris Desa Pakava, Sutrisno. Hanya saja, tersangka Sutrisno berstatus daftar pencarian orang (DPO) dan masih dalam pengejaran.

Dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada keduanya, menyangkut pencairan dana hasil bagi pajak 10 persen yang diperoleh daerah, dari kontribusi perusahaan tambang galian C ke Desa Pakava.

Tersangka Rahmansyah ketika itu menjabat sebagai kuasa Bendahara Umum Daerah, melakukan pencairan dana bagi hasil pajak sebesar 10 persen untuk Desa Pakava, tanpa prosedur yang benar.
Padahal Desa Pakava tidak memiliki hasil usaha galian C, dan belum berhak mendapatkan dana bagi hasil pajak 10 persen. Hanya saja, tersangka Rahmansyah tetap mencairkan dana untuk desa itu.

“Saat melakukan pencairan dana bagi hasil pajak 10 persen ke desa itu, tersangka telah melakukan kesalahan prosedur. Bahkan tetap mencairkan, meskipun dia mengetahui bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) belum ditandatangani kadis DPPKAD. Bahkan, tersangka tetap mencairkan meski kepala dinas telah mengeluarkan disposisi melarang melakukan pencairan,” ungkap orang nomor satu di korps adhyaksa tersebut.

Kata Kajari, dari hasil pemeriksaan beberapa saksi, tersangka Rahmansyah sangat aktif melakukan pencairan dana 10 persen ke Desa Pakava. Padahal dengan jabatannya saat itu, tersangka tidak berhak lagi untuk membuat dokumen-dokumen terkait proses pencairan.

Dalam melakukan perbuatannya, tersangka Rahmansyah bekerjasama dengan Sekdes Pakava Sutrisno. Tersangka Sutrino, adalah orang yang membuat dan mengeluarkan surat permohonan bagi pajak 10 persen dari Desa Pakava tanpa sepengetahuan Kepala Desa Pakava dan BPD.

“Kades dan bendahara Desa Pakava, tidak tahu bahwa Desa Pakava mendapatkan pencairan dana 10 persen dari hasil bagi pajak galian C,” terang Bambang.

Parahnya, dana itu bukan masuk ke rekening desa, ternyata masuk ke rekening pribadi Sekdes. Oleh karena itu, Kejari Donggala menganggap perbuatan tersangka bersama Sekdes merupakan perbuatan melawan hukum.

Sedangkan total kerugian negara yang telah dicairkan tersangka Rahmansyah ke rekening Sekdes Pakava sebesar Rp600 juta lebih. Dugaan kerugian itulah yang akan dikejar.

“Dalam kasus ini, mantan kadis DPPKAD telah kita mintai keterangan sebagai saksi yakni Safrudin H Muda. Termasuk kepala Desa Pakava juga telah kita mintai keterangan sebagai saksi,” tutur Kajari.

Tersangka Rahmansyah ditetapkan jadi tersangka sejak awal Februari 2015. Rahmansyah diancam pidana pasal 2 dan 3 Undang-undang tindak pidana korupsi. (cdy)

Sumber: RadarSulteng