Pemkab Donggala, Untad, 5 LSM Jalin Kerjasama

PALU – Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Donggala dengan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako (Untad) Palu dan lima lembaga swadaya ma...

Catat! Reklamasi Pantai Kebutuhan Pembangunan
Ada Perubahan Gambar Pahlawan, BI Akan Desain Uang NKRI
Abdullah Kawulusan Jabat Plt Bupati Buol

PALU – Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Donggala dengan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako (Untad) Palu dan lima lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Provinsi Sulawesi Tengah sepakat jalin kerjasama.

Kerjasama tentang penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan kabupaten Donggala ini dikuatkan dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) digelar di kampus Untad, Selasa (201/1).

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Donggala Anhar S.Hut, M.Si menyebutkan, MoU berisi enam pasal itu sendiri merupakan tindaklanjut kesepahaman antara Pemkab Donggala dengan Universitas Tadulako tentang Pengembangan Bidang Hukum, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pelayanan Publik, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan yang terjalin beberapa waktu lalu.

“Maksud nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dalam rangka membantu mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Pemkab Donggala,” kata Anhar.

Sementara untuk tujuan kesepahaman bersama ini dibuat, sambung Anhar, tak lain untuk menguatkan kelembagaan dan memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan guna mewujudkan tata kelola hutan dan lahan, serta membentuk pola kemitraan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Donggala.

Anhar menambahkan, kedua pihak tersebut kemudian merangkul lima LSM yaitu Yayasan Merah Putih (YMP), Relawan Orang Dan Alam (ROA), Perkumpulan Evergreen Indonesia (PEI), Yayasan Polibua, dan Yayasan Jambata untuk bersinergi menjalankan isi MoU.

Menurut Anhar, instansinya wajib mengkoordinasi para pihak untuk penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Memfasilitasi penyusunan dan pembuatan kebijakan daerah dalam rangka penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, serta memfasilitasi dan mengkoordinir kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan para pihak.

“Tugas dan fungsi kami ada dalam kerjasama ini adalah koordinator dan fasilitator,” tandasnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako Dr. Ir. Hamzari, M.Sc menuturkan, ada tiga bentuk kerjasama dalam kesepahaman ini, pertama; perencanaan program dilakukan bersama, kedua; pelaksanaan program dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi dan saling berkoordinasi, dan ketiga; monitoring dan evaluasi dilakukan dengan berkoordinasi.

“Meski MoU ini berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani, namun setiap tahun atau sewaktu-waktu dapat dievaluasi dan diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan para pihak,” tegas Hamzari.

Fakultas Kehutanan, lanjut Hamzari, nantinya akan melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Kemudian melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) terpadu, praktek umum/magang dan praktek mata kuliah, dan terakhir menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan Profesi Kehutanan.

Terkait pembiayaan kerjasama anatara pihak tersebut, menurut Hamzari menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Donggala atau sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Selain Kepala Dinas dan Dekan Fakultas tersebut, MoU itu juga ditandatangani Direktur YMP Amran Tambaru, Direktur ROA Mochammad Subarkah, Direktur PEI Rizal, Direktur Yayasan Polibua Mohammad Soekarno Hatta, dan Direktur Yayasan Jambata, Zarlif.

Kelima lembaga ini, menurut Mochammad Subarkah bertugas melakukan pendampingan secara berkala terkait skema perhutanan sosial. Memfasilitasi pembentukan dan/atau penguatan kelembagaan masyarakat, serta memfasilitasi penguatan kapasitas masyarakat.(af/*)

Sumber: beritapalu.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: