Perppu Bikin Pilkada Serentak Mundur

Perppu Bikin Pilkada Serentak Mundur

JAKARTA – Rencana Komisi Pemilihan Umum untuk menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada September 2015 diprediksi meleset. Aturan baru...

Istana: Darurat Sipil Opsi Terakhir
Rektor Untad Kembali Lakukan Pembohongan
Darurat Covid-19, Menag Rilis Panduan Ramadan

JAKARTA – Rencana Komisi Pemilihan Umum untuk menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada September 2015 diprediksi meleset. Aturan baru dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2014 mewajibkan mekanisme baru dengan rentang waktu yang cukup lama. Paling cepat, pilkada serentak baru bisa dilaksanakan pada Desember 2015.

Mengacu pada Perppu Pilkada, KPU wajib menggelar uji publik calon peserta pilkada selama enam bulan, kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran calon selama enam bulan. Artinya, waktu yang diperlukan untuk menggelar seluruh proses pilkada sedikitnya setahun.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjelaskan, dengan kondisi saat ini yang sudah memasuki akhir Oktober, sementara berbagai perangkat aturan belum disiapkan, sulit menggelar pilkada serentak pada September 2015. Apalagi, ada sejumlah pekerjaan pendahuluan yang harus dilakukan KPU dan tentu saja memakan waktu.

”KPU harus terlebih dulu membuat peraturan KPU (PKPU) sebagai aturan teknis. Rencananya, ada sepuluh PKPU yang pengerjaannya membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Kemungkinan selesai akhir Desember tahun ini,” katanya.

Dia juga mengingatkan bahwa pembuatan PKPU membutuhkan koordinasi dengan DPR dan pemerintah. Karena itu, dia berharap dukungan dari dua instansi tersebut agar PKPU bisa benar-benar selesai Desember tahun ini. ”Kalau tidak selesai Desember, entah bagaimana jadinya dengan pilkada serentak. Kami tetap berusaha, tapi butuh dukungan,” jelasnya.

Mundurnya jadwal pilkada serentak itu dipastikan berimbas pada pemerintahan provinsi, kota, dan kabupaten. Menurut Hadar, akan lebih banyak Plt kepala daerah yang menjabat cukup lama, menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya habis pada pertengahan 2015.

Sesuai dengan data KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 206 daerah yang akan menggelar pilkada serentak pada 2015. Dari ratusan daerah itu, masa jabatan sejumlah kepala daerah habis pada Juli 2015. Artinya, bila pilkada serentak digelar Desember, daerah tersebut dipimpin Plt selama enam bulan. ”Ini risiko dari rencana pilkada serentak yang harus diantisipasi,” tuturnya.

Dia mencontohkan Jawa Timur. Di provinsi itu, yang paling awal habis masa jabatannya adalah kepala daerah Kabupaten Ngawi, yakni Juli 2015, lalu Kabupaten Lamongan dan Kota Blitar pada Agustus 2015. Imbasnya, sejak rentang waktu tersebut hingga pilkada serentak tuntas dan terpilih kepala daerah yang baru, tidak boleh ada kebijakan strategis yang diambil Plt.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan menyerahkan sepenuhnya hitungan waktu pelaksanaan pilkada serentak kepada KPU. Dia hanya memberikan rambu-rambu bahwa penyelenggaraan pilkada serentak tidak boleh melenceng dari aturan yang sudah ada dalam Perppu Pilkada.

”Ada pengaturan yang sifatnya tegas dan yang sifatnya rentang waktu. Silakan KPU mempelajari prosedur-prosedur yang sudah diatur perppu tersebut, baik soal uji publik maupun pendaftaran calon peserta pilkada,” terangnya. (af/***)
Sumber: http://www.jawapos.com/baca/artikel/8471/Perppu-Bikin-Pilkada-Serentak-Mundur-