Perpu Pilkada Langsung Siap Disahkan

Perpu Pilkada Langsung Siap Disahkan

AKARTA – Seperti sudah diduga, pembahasan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Pemda di Komisi...

Darurat Covid-19, Menag Rilis Panduan Ramadan
Bukan Napi Koruptor, Presiden Tegaskan Pembebasan Hanya untuk Napi Tipidum
Istana: Darurat Sipil Opsi Terakhir

AKARTA – Seperti sudah diduga, pembahasan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Pemda di Komisi II DPR berjalan mulus. Seluruh fraksi komisi II plus Komite I DPD sepakat menyetujui dua perppu tersebut.

Sebelum pembahasan di komisi II, badan musyawarah (bamus) melakukan rapat terlebih dulu. Pertemuan itu dihadiri sepuluh fraksi di DPR dan dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Tepat pukul 14.30, rapat itu selesai.

Setelah rapat, Agus mengatakan bahwa salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan bamus itu adalah Perppu Pilkada. Dia menyatakan bahwa peserta rapat menyetujui perppu itu dibawa ke sidang paripurna hari ini. ”Jika disetujui, maka aturan itu akan menjadi UU,” jelasnya.

Agus optimistis aturan tersebut melenggang mulus di rapat paripurna. Sebab, aturan yang dibuat pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sudah mengakomodasi permintaan masyarakat. Yakni, pemilu kepala daerah langsung dengan sepuluh perbaikan. Di antaranya, harus ada uji publik terhadap calon kepala daerah dan dilakukan penghematan anggaran pilkada secara signifikan karena biaya yang dibutuhkan saat ini dirasa masih terlalu besar.Selain itu, kampanye terbuka diatur dan dibatasi untuk mencegah benturan antarmassa yang destruktif.Juga harus ada akuntabilitas dana kampanye. Tujuannya mencegah korupsiserta melarang politik uang, termasuk serangan fajar dan membayar partai politik yang mengusung seorang calon kepala daerah.

Poin lain melarang fitnah dan kampanye hitam yang bisa menyesatkan publik serta merugikan calon kepala daerah yang difitnah. Pelaku fitnah pun perlu dijatuhi sanksi hukum. Selain itu, dilarang melibatkan aparat birokrasi yang bisa merusak netralitas serta mencopot aparat birokrasi pascapilkada –karena calon yang menang merasa tidak didukung oleh aparat birokrasi yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa pilkada juga harus akuntabel, pasti, dan tidak berlarut-larut.

Setelah rapat bamus, perppu dibahas oleh komisi II, DPD, dan pemerintah. Dalam rapat itu, cukup banyak catatan yang diajukan DPR. Terutama untuk Perppu Pilkada. Mereka meminta pemerintah mengajukan revisi UU setelah perppu tersebut disahkan. Sebab, dalam penilaian DPR dan DPD, akan banyak masalah dalam pelaksanaan perppu itu.

Fraksi Partai Golkar menyampaikan lima poin perbaikan untuk Perppu Pilkada. Salah satunya terkait dengan konsistensi aturan calon kepala daerah. Apakah seorang atau berpasangan. ”Pada pasal 40, calon diajukan berpasangan. Namun, di pasal-pasal berikutnya tidak,” tutur anggota Fraksi Partai Golkar Agung Widyantoro yang menjadi juru bicara.

Golkar juga mempertanyakan konsekuensi pilkada serentak yang menyebabkan posisi Plt dijabat cukup lama. Hal itu tidak baik bagi pemerintahan daerah karena Plt tidak bisa mengambil kebijakan strategis. Poin berikutnya adalah lamanya tahapan pilkada dan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkada.

Sementara itu, Fraksi PAN meminta ada kepastian soal rezim pilkada. Sebab, hal itu terkait dengan legalitas penyelenggara pilkada. ”Pilkada disebutkan diselenggarakan KPU dan KPUD. Padahal, putusan MK menyebutkan bahwa pilkada tidak masuk rezim pemilu,” ucap Sukiman selaku juru bicara Fraksi PAN. Dia mengingatkan, dalam UUD 1945, KPU adalah penyelenggara pemilu.

Catatan serupa disampaikan Fraksi PKB. Fraksi tersebut mengkritisi persyaratan calon kepala daerah yang lebih banyak bersifat administratif. PKB mengusulkan adanya indeks kepemimpinan daerah sebagai prasyarat calon kepala daerah. ”Kita harus punya standar minimal kualitas calon kepala daerah. Dan standarnya itu terukur,” tutur anggota Fraksi PKB Yanuar Prihatin.

Sedangkan DPD menyatakan, saat ini pihaknya hanya mendorong penyempurnaan perppu tersebut. DPD pada intinya mendukung pengesahan perppu menjadi UU, lalu akan menyampaikan usulan revisi setelah perppu disahkan.

Rencananya, hari ini persetujuan dari Komisi II DPR dan Komite I DPD diparipurnakan. ”Drafnya sudah siap. Mudah-mudahan tidak ada perubahan,” ujar Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman. Diprediksi perppu tersebut mulus di sidang paripurna.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa usulan-usulan dari parlemen dan senator akan menjadi catatan pemerintah dalam penyempurnaan perppu itu. ”Kalau kami sih cukup. Tapi, teman-teman DPR ingin perbaikan. Intinya, ini (perppu) disahkan dulu sebagai UU,” ujarnya seusai raker.

Pihaknya sudah mengusulkan kepada ketua komisi II agar setelah rapat paripurna diadakan lobi antara pemerintah dan Komisi II DPR maupun Komite I DPD. ”Kalau perlu, diundang KPU-nya. Mungkin ada masukan dari KPU. Karena teknisnya nanti, KPU yang melaksanakan,” lanjut politikus PDIP itu.

Pihaknya saat ini juga sedang membuat pertimbangan bersama KPU. Apakah pilkada tetap dilaksanakan pada 2015 atau mundur pada 2016. Apabila mundur, jumlah daerah yang melaksanakan pilkada bisa bertambah banyak. Pihaknya akan meminta pendapat DPR maupun DPD. Sebab, waktu pelaksanaan pilkada juga berkaitan erat dengan persoalan Plt. (af/*)

Sumber: Jawapos