Putusan Kasus Korupsi Dana Bos Tolitoli Siap Dibacakan

Putusan Kasus Korupsi Dana Bos Tolitoli Siap Dibacakan

PALU- Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN kelas 1A Palu, menjadwalkan sidang vonis kasus Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tolitoli digelar Selas...

Semprot Tubuh dengan Disinfektan saat Masuk Banggai Harap Dihentikan, WHO: Berbahaya
Istana: Darurat Sipil Opsi Terakhir
Hasil Lab Keluar, Bupati Morut Positif Covid-19

PALU- Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN kelas 1A Palu, menjadwalkan sidang vonis kasus Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tolitoli digelar Selasa besok (31/3). Amar putusan yang disusun majelis hakim siap dibacakan pada hari H.

Ketua majelis kasus itu, A.F.S Dewantoro SH, MH, membenarkan sidang vonis dua terdakwa BOS dilaksanakan Selasa. Seluruh pihak terkait dalam hal ini jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, diharap hadir pada pembacaan putusan.

“Untuk sementara jadwal sidang vonis belum digeser. Insya Allah pada hari Selasa, kita bacakan putusannya. Kecil kemungkinan ditunda sidangnya,”kata Dewantoro dihubungi akhir pekan lalu (28/3).

Dikatakan, putusan hakim tidak melenceng dari fakta hukum yang terungkap di persidangan. Baik itu keterangan saksi atau pun bukti-bukti tertulis lainnya.”Putusan majelis tidak akan lari dari fakta persidangan,”tandas Dewantoro.

Pada sidang sebelumnya, terdakwa Abd Muluk selaku penanggungjawab dana BOS 2012 dituntut 2,6 tahun penjara. Mantan Kadis Pendidikan Tolitoli itu juga dikenakan denda Rp 50 juta subsidair satu bulan penjara.

Sementara terdakwa Ridwan selaku manager BOS tahun 2012, dituntut 4 tahun penjara. Dia tidak dikenakan denda, tapi diminta membayar uang pengganti Rp480 juta lebih, atau subsidair enam bulan penjara.

Tahun 2012 silam, dana BOS dari pemerintah pusat yang turun ke kabupaten tersebut sekitar Rp 6 miliar. Kurang lebih Rp 500 juta negara dirugikan akibat dugaan korupsi satu ini.

Modusnya, sekolah-sekolah penerima BOS diundang mengikuti kegiatan sistem informasi manajemen BOS (SIMBOS) dan sistem informasi manajemen pendidikan (SIMDIK). Padahal kegiatan itu dilarang dilaksanakan menggunakan dana BOS sesuai Juknis. Setiap sekolah diminta membayar Rp 2 juta. Ada ratusan sekolah yang ikut kegiatan.

Penyelenggara kegiatan lembaga eksternal yaitu Pusat Konsultasi Pemerintahan Daerah (PKPD) yang berkantor di Makassar. Terdakwa Abd Muluk dan Ridwan yang memfasilitasi lembaga tersebut. Sementara software yang disediakan pada kegiatan itu tidak berfungsi, sebagaimana perencanaan awal. (cam)

Sumber:radarsulteng