Tak Kunjung Dilepas, Paliudju Ajukan Praperadilan

Tak Kunjung Dilepas, Paliudju Ajukan Praperadilan

PALU- Mantan Gubernur Sulawesi Tengah, H Bandjela Paliudju, mendaftarkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Palu, Kamis (12/3). Pokok materi ya...

Darurat Covid-19, Menag Rilis Panduan Ramadan
Bukan Napi Koruptor, Presiden Tegaskan Pembebasan Hanya untuk Napi Tipidum
Semprot Tubuh dengan Disinfektan saat Masuk Banggai Harap Dihentikan, WHO: Berbahaya

PALU- Mantan Gubernur Sulawesi Tengah, H Bandjela Paliudju, mendaftarkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Palu, Kamis (12/3). Pokok materi yang dipraperadilankan adalah soal penahanan. Pihak Paliudju mengklaim masa penahanan telah berakhir, tapi purnawirawan TNI tersebut tak kunjung dilepas.

Atas dasar itulah, Paliudju melalui penasehat hukumnya, M Kapitra  Ampera SH, MH, keberatan dengan penyidik dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulteng. Demi memperoleh keadilan hukum, Paliudju selaku pemohon mendaftarkan praperadilan terhadap Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (termohon).

Usai mendaftarkan gugatan praperadilan, Kapitra menyatakan bahwa penahanan terhadap kliennya saat ini tidak lagi sah. Sebab, masa perpanjangan penahanan atas penetapan PN Palu telah berakhir.

Sesuai surat penetapan nomor 03/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal yang dikeluarkan ketua PN Palu, penahanan Paliudju diperpanjang selama 30 hari, terhitung sejak 7 Februari hingga 8 Maret 2015. Atas dasar itu, Kapitra mengklaim masa penahanan telah berakhir. “Harusnya klien kami bebas demi hukum dan dikeluarkan dari Rutan Palu. Kan durasi waktu penahanan telah berakhir. Namun sampai detik ini tetap ditahan,” protes Kapitra saat ditemui awak media.

Ditanya kemungkinan ada lagi permohonan perpanjangan 30 hari berikutnya masuk ke PN Palu, dia mengatakan tidak ada. Kalau pun ada, pihaknya pasti mendapat tembusan tertulis atau pemberitahuan. “Hanya 1×30 hari saja permohonan perpanjangan diajukan termohon. Sedangkan perpanjangan 1×30 hari berikutnya, sama sekali tidak ada,” ujar pengacara asal luar Sulteng itu.

Dikatakan, pihak termohon sesungguhnya telah merampas kemerdekaan kliennya. Bahkan perbuatan termohon kategori merampas hak asasi pomohon sebagai manusia.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Kapitra berharap PN Palu mengabulkan seluruh permohonan pemohon setelah gugatan diperiksa di pengadilan. Kemudian, menyatakan penahanan Paliudju terhitung sejak 9 Maret 2015 tidak sah menurut hukum.

“Semoga PN Palu menerima gugatan kami. Dan mengeluarkan klien kami dari Rutan Palu, serta menghukum termohon membayar biaya-biaya yang timbul selama pemeriksaan praperadilan,”tandas Kapitra.

Dikonfirmasi mengenai materi gugatan praperadilan Paliudju, Humas PN Palu Romel F Tampubolon SH mengatakan, pihaknya telah menerima pendaftaran perkara tersebut. Yang dipermasalahkan adalah masa penahanan.

Menurut Romel, surat penetapan ketua Pengadilan Negeri Palu nomor 03/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal terkait penahanan Paliudju diperpanjang selama 30 hari, terhitung dari 7 Februari hingga 8 Maret 2015, sesungguhnya telah dicabut. Karena waktu itu, tersangka Paliudju sementara menjalani pembantaran di RSUD Undata Palu.

Sebagai gantinya, dikeluarkan surat penetapan nomor 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tertanggal 11 Maret 2015 oleh ketua PN Palu, dimana masa perpanjangan penahanan berlaku dari 15 Maret hingga 13 April 2015.

“Surat 03/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal dicabut. Saat itu Paliudju sakit dan dalam pembantaran. Tidak mungkin masa panahanan berlaku, sementara orangnya menjalani pembantaran. Kemudian dikeluarkan surat penetapan gantinya,”jelas Romel.

Walau demikian adanya, PN Palu tetap memproses gugatan pihak Paliudju. Buktinya, PN Palu telah menetapkan hakim kasus itu yaitu I Made Sukanada, SH, MH. Rencananya, sidang praperadilan mulai disidangkan pekan depan.

Sekadar diketahui, Paliudju yang juga tersangka korupsi penyalahgunaan anggaran belanja kepala daerah Provinsi Sulteng 2006-2011, ditahan pihak Kejati sejak 9 Desember 2014 di Rutan Palu.

Sesuai UU nomor 8/1981 tentang hukum acara pidana, Paliudju menjalani penahanan di ranah penyidik selama 20 hari. Setelah itu, penyidik melimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari. Kemudian, JPU mengajukan lagi perpanjangan penahanan ke ketua pengadilan 1×30 hari. (cam)

Sumberl: Radar Sulteng