Tarif Angkutan Wajib Turun

Tarif Angkutan Wajib Turun

JAKARTA – Ketika harga BBM subsidi naik, harga-harga lain langsung ikut naik. Namun, ketika harga BBM turun, banyak pelaku usaha yang enggan menurunka...

Bukan Napi Koruptor, Presiden Tegaskan Pembebasan Hanya untuk Napi Tipidum
Rektor Untad Kembali Lakukan Pembohongan
Istana: Darurat Sipil Opsi Terakhir

JAKARTA – Ketika harga BBM subsidi naik, harga-harga lain langsung ikut naik. Namun, ketika harga BBM turun, banyak pelaku usaha yang enggan menurunkan harga jual barang/jasa mereka. Menyikapi itu, pemerintah pun turun tangan. Upaya menekan tarif dimulai dari sektor transportasi yang berhubungan langsung dengan pemakaian BBM.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, pemerintah ingin turunnya harga BBM subsidi tidak hanya dinikmati masyarakat pemilik kendaraan pribadi, tapi juga masyarakat pengguna angkutan umum. ”Karena itu, tarif angkutan umum kami minta turun minimal 5 persen,” ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Negara, Senin (19/1).

Jonan mengatakan, dirinya sudah mengeluarkan surat edaran Kementerian Perhubungan tentang tarif transportasi tersebut. Isinya, meminta kepala daerah, bupati atau wali kota, untuk mengatur penurunan tarif angkutan umum di wilayahnya. ”Sebab, aturan tarif angkot itu dikeluarkan bupati atau wali kota,” katanya.

Mengapa turunnya hanya 5 persen? Menurut Jonan, meski harga premium sudah turun 13 persen ke Rp 6.600–6.700 per liter serta solar Rp 6.400 per liter, pemerintah memperhitungkan depresiasi atau pelemahan nilai tukar rupiah dari kisaran Rp 10.000 ke kisaran Rp 12.500 per dolar AS. Akibatnya, harga onderdil atau spare part mesin pun menjadi lebih mahal. ”Itu dampaknya besar juga bagi (pengusaha) angkutan,” ucapnya.

Namun demikian, Jonan menegaskan bahwa penurunan tarif 5 persen adalah minimal. Dengan demikian, bisa saja bupati atau wali kota menetapkan penurunan tarif angkutan lebih besar dari 5 persen. Misalnya, 10 persen atau bahkan lebih. Karena itu, dia meminta kepala daerah menginstruksi kepala dinas perhubungan untuk menyosialisasikan aturan tersebut.

Bagaimana jika ada pengusaha angkutan umum yang tidak mau menurunkan tarif minimal 5 persen? Jonan mengatakan, jika itu adalah angkutan dalam kota, dirinya sudah meminta bupati dan wali kota untuk tegas memberikan sanksi. ”Kalau AKAP (antarkota antarprovinsi), itu sanksinya di kami. Jadi, kami bisa cabut izin trayeknya, dibekukan dulu,” tegasnya.

Menyoal perhitungan penurunan tarif 5 persen, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Djoko Sasono menuturkan, pemerintah mempertimbangkan penurunan BBM sebagai salah satu komponen. Kemudian, ada komponen lain seperti suku cadang angkutan yang kebanyakan masih impor yang merupakan biaya langsung dan tidak langsung.

”Dalam menghitung, kami berdasar pada data yang kami miliki dan melihat perkembangan terkait komponen yang ada dalam perhitungan itu,” papar Djoko di gedung Kemenhub kemarin. Tim Kemenhub juga menemukan korelasi positif antara penurunan BBM dan biaya operasional angkutan umum kelas ekonomi minimal 5 persen dari tarif sebelumnya, baik AKAP maupun angkot. Sedangkan angkutan penyeberangan sebesar minimal 4 persen.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwi Atmoko menambahkan, pihaknya telah menginstruksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menurunkan tarif minimal 5 persen dari tarif yang sebelumnya berlaku. ”Penurunan tarif tersebut berlaku bagi kelas ekonomi, baik yang disubsidi maupun tidak,” katanya di gedung Kemenhub.

Sementara itu, Ketua DPP Organda Eka Sari Lorena mengatakan, dirinya sudah mendengar keputusan menteri perhubungan yang menurunkan tarif angkutan ekonomi sebesar 5 persen. Dia berjanji, keputusan itu segera disampaikan ke DPD Organda di daerah.

Menurut Eka, penurunan tarif angkutan ekonomi itu dilaksanakan agar masyarakat dapat merasakan dampak positif dari penurunan BBM. Selain itu, memberikan ruang finansial yang cukup bagi operator untuk melakukan pemeliharaan kendaraan serta mengedepankan aspek keselamatan.

Apakah penurunan 5 persen itu tidak memberatkan pengusaha? Eka mengaku, pihaknya mendukung penurunan tersebut. Dengan begitu, pengusaha siap menanggung risiko jika ada kekurangan pemasukan.

Sekjen Organda Andriansyah menambahkan, penurunan harga BBM memang memberikan dampak pada biaya operasional pengusaha angkutan. Namun, penurunannya tidak maksimal. Sebab, saat ini harga suku cadang kendaraan masih tinggi. Sebab, nilai tukar rupiah terhadap dolar rendah.

Dia menyatakan, penurunan tarif yang ditetapkan pemerintah sebesar 5 persen sudah tepat. Menurut Andriansyah, jika penurunan lebih besar dari itu, pengusaha akan merugi. Sebab, meski harga BBM turun, angkot dan bus juga butuh biaya pemeliharaan. ”Bahkan, mereka akan mengancam keselamatan penumpang. Misalnya, dia mengurangi biaya untuk perawatan angkutan,” jelasnya.

Ke depan tidak tertutup kemungkinan harga BBM akan kembali berubah. Bisa turun atau malah naik. ”Itu jelas membuat pemerintah dan pengusaha harus berpikir ulang merumuskan besaran tarif yang baru,” ujarnya.

Andriansyah mengatakan, tidak selalu perubahan harga BBM harus diikuti perubahan tarif angkutan umum. Perubahan tarif bisa dilakukan jika harga BBM berubah 10 persen. Itu berarti bisa membuat interval harga. Pasalnya, saat ini harga BBM berpotensi terus berubah karena penetapannya berdasar harga minyak dunia. ”Jika (harga, Red) terus diubah, kami operator pun bingung,” jelasnya. Dia mencontohkan angkutan umum seperti taksi. Ketika ada penetapan tarif, pengusaha harus men-setting ulang argo. ”Setting ulang argo itu butuh waktu dan biaya,” ujarnya. (af/*)

Sumber: Jawa Pos