Tiket Fiktif Mantan Wabup Donggala Terkuak

Tiket Fiktif Mantan Wabup Donggala Terkuak

PALU- Pemeriksaan mantan Wakil Bupati Donggala, Aly Lasamaulu, kembali dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Palu, Senin (2/3). Dua orang saksi dihadirkan...

Bukan Napi Koruptor, Presiden Tegaskan Pembebasan Hanya untuk Napi Tipidum
Semprot Tubuh dengan Disinfektan saat Masuk Banggai Harap Dihentikan, WHO: Berbahaya
Hasil Lab Keluar, Bupati Morut Positif Covid-19

PALU- Pemeriksaan mantan Wakil Bupati Donggala, Aly Lasamaulu, kembali dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Palu, Senin (2/3). Dua orang saksi dihadirkan jaksa penuntut umum untuk dimintai keterangannya.

Keduanya adalah mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Donggala, Hasan Basri, dan pemilik travel Tanjung Madani di jalan Moh Yamin, Kaharuddin.

Saat diperiksa, Kaharuddin selaku pemilik travel mengakui, pernah membantu Aly Lasamaulu untuk urusan tiket pesawat fiktif. Hal itu dia lakukan mulai tahun 2010 hingga 2012. Untuk uang pelicin pembuatan tiket fiktif, pria yang akrab disapa Kahar, diberi imbalan Rp100 ribu/tiket.

“Biasanya, ajudan mantan wabup yang berhubungan dengan saya. Hanya dua tahun saja. Begitu 2013, sudah tidak ada lagi,”terang PNS Pemprov itu di hadapan hakim.

Ketika sudah akhir tahun, Kahar diminta membuat laporan pertanggungjawaban (LPj) tiket perjalanan dinas mantan wabup Donggala. Yang paling banyak dibuat tiket Lion Air dan Batavia Air. Pembuatan LPj sering kali menyesuaikan dengan pagu perjalanan dinas yang tersedia.

Parahnya lagi, bukan hanya tiket saja yang diusahakan, namun boarding pass dan airport tax juga disediakan. Padahal itu bukan lagi ranah travel, melainkan wewenang maskapai penerbangan dan pihak bandara.

“Harga yang saya pakai sesuai standar penerbangan. Kalau tujuan Palu-Jakarta, paling rendah Rp1,3 juta hingga paling tinggi Rp2 jutaan,”terang saksi.

Meski travel Tanjung Madani terlibat kongkalikong tiket fiktif, namun Kahar mengungkapkan tidak semua tiket perjalanan dinas fiktif. Ada kadang tiket dipesan mendadak, ada juga dipesan menggunakan nama orang lain. Kadang kala saat berangkat perjalanan dinas ke Jakarta, mantan wabup jarang berangkat sendiri. “Tidak sendiri, paling kurang berdua atau bertiga,”jelas Kahar pada sisang hari itu.

Ketika ditanya akumulasi tiket fiktif yang dibuatkan kepada mantan wabup, Kahar mengaku lupa. Dia tidak ingat lagi soal itu.

Berbeda dengan keterangan saksi Hasan Basri. Hasan hanya ditanya seputar anggaran dan sistem pertanggungjawaban. Selain waktu itu dia menjabat kepala DPPKAD Donggala, dia juga rupanya sebagai kepala bendahara umum daerah (BUD). Dibawah kepala BUD, ada kuasa BUD yang dijabat Hermansyah dan (alm) Ali.

Tugas BUD, salah satunya mengurusi bila ada anggaran perjalanan dinas tidak terpakai/kelebihan, maka dikembalikan ke kas daerah. Pengembaliannya ditangani kuasa BUD.

Ada yang menarik. Saat Hasan dicocor hakim dengan pertanyaan, apakah dia mengetahui ada pelanggaran dengan perjalanan dinas mantan bupati maupun wakil bupati. Hasan berkilah, dia mengetahuinya nanti diberi tahu oleh penyidik Kejati. “Nanti saya tahu dari penyidik, bahwa ada yang tidak sesuai dalam perjalanan dinas,”kata dia.

Begitupun ketika ditanya jaksa mengenai adanya pertanggungjawaban perjalanan dinas yang ketahuan menggunakan tiket fiktif, Hasan justru menyatakan yang bertanggungjawab yang menggunakan. Padahal, dalam BAP di tingkat penyidikan sebelumnya, dia menyatakan bahwa itu jadi tanggungjawab pengguna anggaran atau wabup.

Pada pemeriksaan hari itu, Hasan terlihat cukup hati-hati menjawab pertanyaan hakim. Dia bahkan sempat menerangkan, selama Habir Ponulele dan Aly Lasamaulu memimpin Donggala, laporan hasil pemeriksaan (LHP) APBD diberi penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI. Penilaian WTP seakan kontras dengan adanya temuan perjalanan dinas fiktif.

Seperti diberitakan, Habir dan Aly terjerat kasus dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif tahun 2010-2013 saat menjabat bupati dan wakil bupati Donggala. Habir didakwa merugikan negara Rp560 juta lebih, sedangkan Aly sebesar Rp897 juta. (cam)

SUmber: Radar Sulteng