Untad Tuan Rumah Seminar Nasional Perubahan Iklim

Untad Tuan Rumah Seminar Nasional Perubahan Iklim

PALU–Universitas Tadulako (Untad) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Seminar Nasional tentang perubahan iklim. Seminar yang telah berlangsung pada 20 ...

Kata Presiden Jokowi Soal 12 Pahlawan di Rupiah Baru
Rossi dan Lorenzo Kembali Bersitegang di San Marino
PAN Masuk, Reshuffle Makin Nyaring

PALU–Universitas Tadulako (Untad) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Seminar Nasional tentang perubahan iklim. Seminar yang telah berlangsung pada 20 dan 21 Oktober 2014 itu  bertema Peranan Perguruan Tinggi dan Litbangut terhadap Penanganan Perubahan Iklim dan Kehutanan yang dihadiri 100-an peserta antara alain dari akademisi dari Perguruan Tinggi (PT) Nasional dan Swasta yang memiliki kajian perubahan iklim dan kehutanan, Balithut/Litbanghut/UPT Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan lokal, BMKG Sulawesi Tengah (Sulteng), Bupati dan Kepala Bapedda Kabupaten/Kota se-Sulteng dan LSM lokal terkait.

Hadir pula Asosiasi Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (AIPKI), yaitu forum prakarsa BP REDD+ yang dibentuk tahun ini, sebagai kelanjutan dari Jejaring Komunikasi PT dan Litbanghut oleh Pusat Standarisasi dan Lingkungan, Kementerian Kehutanan RI pada 2013 lalu untuk menjalin komunikasi dan sinergi antara para akademisi, peneliti dan para praktisi perubahan iklim dan lingkungan yang ada di Indonesia.
Pembina APIKI Nasional dan Pengajar senior di Fakultas Kehutanan UNLAM, Prof Dedy Hedriyanto dalam sambutannya menyatakan, menyadari bahwa banyak sekali kegiatan dan kajian ilmiah terkait mitigasi perbuahan iklim di bidang kehutanan telah dilakukan oleh masing-masing PT negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, sangat disayangkan jika hasil kajian ilmiah tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagai mitigasi nyata untuk memberikan dukungan strategis terhadap posisi dan peran Indonesia dalam negosiasi internasional, terkait perubahan iklim di bidang kehutanan dan lahan gambut.
“Sudah saatnya ada sebuah wadah khusus yang bersinergi dengan para pembuat kebijakan dan perwakilan negosiator Indonesia untuk memberikan masukan implementatif terhadap isu perubahan iklim ini,” katanya.
Prof Dedy menambahkan, bahwa dia sangat mengapresiasi keberadaan BP REDD+ sebagai lembaga setingkat kementerian yang dibentuk Presiden RI, serta mendukung fasilitasi strategis yang dilakukan BP REDD+ untuk merangkul para akademisi dan peneliti; sehingga memudahkan langkah koordinasi APIKI dengan para pembuat kebijakan di bidang perubahan iklim dari sektor kehutanan dan lahan di tingkat nasional.
Menanggapi hal ini, Deputi Bidang Tata Kelola dan Hubungan Kelembagaan BP REDD+, Dr Nur Masripatin menegaskan, perubahan iklim merupakan sebuah realita yang tidak dapat dihindari dan dampaknya sangat luas terhadap aspek kehidupan manusia dan seluruh mahluk hidup di muka bumi. Perubahan iklim telah menjadi salah satu topik penting pembicaraan di tingkat global sejak satu dekade lalu.
Namun kata Nur, perjalanannya sangat lambat mengingat banyak sekali pertimbangan dari aspek ekonomi, politik, dan sosial yang menjadi kepentingan masing-masing negara dalam mengusahakan tindakan nyata yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim melalui program REDD+ sebagai salah satu potensi penurunan emisi. BP REDD+ menjadi sebuah institusi penting yang bertugas memfokuskan kembali perhatian masyarakat dunia dan masyarakat nasional untuk melakukan mitigasi perubahan iklim secara serius, strategis, dan implementatif di Indonesia.
“Kami akan terus mendorong agar forum APIKI menjadi pemain ‘think tank’ yang dapat bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mendorong upaya mitigasi tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Rektor Untad Prof DR Ir Muhammad Basyir Cyio SE MS menyambut baik pelaksanaan workshop tersebut. Prof Cyio mengharapkan agar workshop ini harus menjadi bagian penguatan baik secara internal maupun eksternal, untuk memperbanyak penelitian tentang perubahan iklim khususnya bidang kehutanan.
“Sukses untuk pengurus APIK Indonesia region Sulawesi dan berterima kasih kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang selalu menekankan kegiatan program peduli terhadap pembangunan kehutanan,” kata Prof Cyio yang juga berterima kasih kepada BP REDD+ yang menfasilitasi dan mendorong peran penting dari kampus.
Gubernur Sulteng, Drs H Longki Djanggola MSi diwakili Kepala Dinas Kehutanan Sulteng Ir H Nahardi MM membuka acaar tersebut. Dalam sambutan tertulisnya disebutkan, khusus untuk wilayah Sulawesi, terdapat tantangan tersendiri dalam mengatasi perubahan iklim di wilayah tersebut. Bagi Sulteng, kata Nahardi, memiliki visi dan misi pembangunan dari sektor kelautan dan agribisnis, maka mitigasi perubahan iklim merupakan hal penting dalam mencapai sasaran tersebut.
Selain itu lanjut Nahardi, Sulteng telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memerlukan rumusan program pembangunan yang ramah lingkungan dan rendah emisi, di mana provinsi ini juga termasuk sebagai salah satu dari 11 provinsi yang akan berkolaborasi erat dengan BP REDD+ dalam pembuatan rencana strategis daerahnya.
“Saya sangat mendukung forum APIKI ini untuk mencari solusi persoalan tata kelola bidang kehutanan dan perubahan iklim melalui analisis ilmiah dan membantu mengarahkan upaya mitigasi perubahan iklim yang dilakukan dinas, para akademisi, dan praktisi lingkungan di Sulawesi Tengah secara lebih komprehensif. Kami yakin bahwa wilayah lainnya di Sulawesi akan memberikan dukungan yang sama terhadap upaya ini,” pungkasnya.
Adapun hasil yang ingin dicapai dari seminar APIKI kali ini terdiri dari empat hal penting. Pertama, terbentuknya lembaga yang dapat dijadikan wadah untuk membangun kerjasama berbagai pihak dalam penanganan perubahan iklim dan kehutanan. Kedua, tersusunnya data base sumber daya manusia, infrastruktur, dan penelitian yang saling terkait di region Sulawesi. Ketiga, tersedianya data dan informasi tentang kondisi spesifik yang menjadi pemicu atau pengendali deforestasi dan degradasi hutan, termasuk yang hal lain terkait dengan kegiatan pembangunan infrastruktur REDD+ yakni, Reference Emission Level (REL), Measurement, Verification and Verification (MRV) dan Demonstration Activities (DA). Keempat, tersusunnya rencana kerja tahunan sebagai rencana kerja (roadmap) APIKI region Sulawesi beserta skala prioritas dan indikatornya yang terukur. (af/*)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: